Soal BPJS, Ini alasan PDIP Marah Kepada Jokowi

Jokowi dalam Rakernas 3 PDIP di Bali. Foto via @PDI_Perjuangan

BM News – Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan memantik amarah PDIP yang menjadi parpol penyokong utama Presiden Jokowi.

Pasanya, Jokowi dianggap sudah kelewat batas melanggar batas jati diri PDIP yang menahbiskan diri sebagai partai wong cilik.

Bahkan, slogan itu diusung PDIP saat mengusung Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.

Di mana saat itu Jokowi dikenal sebagai sosok yang merakyat dan dekat dengan rakyat.

Dengan demikian, maka tak heran sejumlah kader PDIP kerap melontarkan kritik kepada Jokowi.

Kritik itu dilontarkan saat Jokowi dianggap sudah keluar dari jati diri partai berlambang kepala banteng hitam itu.

Kritik kader-kader PDIP yang ditujukan kepada Jokowi makin santer sejak wabah corona atau Covid-19.

Terbaru, kritik panas dan pedas dilontarkan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak kebijakan Jokowi menaikkan iuran BPJS di tengah wabah corona.

Demikian hasil analisa peneliti senior Insititut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata kepada RMOL, Jumat (15/4/2020)

“Betul, yang terkena dampak perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu adalah ceruk pemilih dari PDIP yang memiliki jati diri sebagai partai wong cilik,” ungkapnya.

Dalam pagebluk virus asal Kota Wuhan ini, lanjutnya, masyarakat kecil pula yang menjadi kelompok paling terdampak.

“Masyarakat yang paling terkena dampak kenaikan tersebut adalah banyak dari wong cilik,” ucap .

Karena, kata Dian, jumlah wong cilik secara angka semakin meningkat karena banyak yang di PHK dari tempat kerjanya di tengah pandemik Covid-19 ini.

Padahal, dalam situasi bencana nasional demikian, lanjutnya, pemerintah seharusnya memberikan insentif kesehatan kepada masyarakat.

“Ini tidak. Malah sebaliknya, justru masyarakat memberikan insentif kepada negara,” kata Dian.

Dian pun khawatir akan jumlah wong cilik yang makin membesar lantaran adanya klaster masyarakat ekonomi kelas menengah yang masuk klaster tersebut lantaran Covid-19.

“Kebijakan ini sangat tidak populis, untuk urusan makan saja sulit, apalagi untuk urusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Bahkan, Dian mengaku khawatir kebijakan ini bakal memicu ketidaktaatan masyarakat kecil kepada negara.

“Khawatir kebijakan ini memunculkan civil disobedience lantaran ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi,” ujarnya. (psid)

Post a Comment for "Soal BPJS, Ini alasan PDIP Marah Kepada Jokowi"

Berlangganan via Email