Perhatian Pemerintah Terhadap Warga Perbatasan dengan Pembangunan PLBN Senilai 1,03 Triliun

PLBN NTT
BMNews -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat proses pembangunan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni di Aruk Provinsi Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Skouw di Papua. Langkah yang menelan biaya Rp 1,03 triliun ini demi mendukung keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjaga perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan saat pandemi COVID-19.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5).

Dia menjelaskan pembangunan PLBN meliputi sarana dan prasarana zona penunjang seperti pasar, rest area, warung makan, dan toserba. Sehingga terselesaikannya pembangunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar serta memudahkan sektor UMKM untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner.

Di PLBN Aruk, dukungan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan dilakukan melalui pembangunan pasar yang terdiri dari 24 kios, rest area, dan fasilitas food court. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Ditjen Bina Marga juga telah meningkatkan kualitas Jalan Simpang Tanjung - Aruk sebagai akses PLBN Aruk sepanjang 29 Km untuk mendukung distribusi bahan pokok dan logistik.

Selain itu, pada tahap II juga diselesaikan infrastruktur penunjang diantaranya gedung karantina, mess pegawai, sarana ibadah, Toserba, dan sarana parkir dengan biaya Rp 210 miliar.

Saat ini pengembangan PLBN Aruk tengah memasuki tahap III yang meliputi pembangunan Patung Soekarno, rumah karyawan, Gedung Incinerator, penataan Landscape Zona Sub Inti, bangunan X-ray, dan sarana pendukung lainnya dengan anggaran Rp 117 miliar. Total luas bangunan zona penunjang seluas 4.441 m2 berdiri di atas lahan seluas 3 hektar.

Selanjutnya, PLBN Motaain di NTT setelah menyelesaikan pembangunan tahap I pada 2016, Kementerian PUPR melakukan pengembangan pada Zona Penunjang yang meliputi pasar perbatasan dengan jumlah 150 kios, Wisma Indonesia, mess pegawai, rest area, area parkir, Pos Pamtas TNI, Pos Polri, gereja, dan lapangan olahraga. Anggaran pembangunannya sebesar Rp 229 miliar dengan masa pelaksanaan 2016-2019.

Saat ini juga tengah dilaksanakan pekerjaan fisik tahap III dengan anggaran Rp 100 miliar meliputi Patung Soekarno, mess pegawai BNPP, toilet umum, dan sarana lainnya. Lahan yang digunakan untuk zona penunjang seluas 8,8 hektar dengan luas bangunan 5.194 m2.

"Pengembangan zona penunjang pada tahun 2017 sampai 2019 merupakan kelanjutan dari pengembangan Zona Inti PLBN yang telah selesai dibangun pada periode 2015-2016," imbuh Menteri Basuki.

Untuk mempermudah distribusi produk UMKM serta mendukung jalur logistik dan bahan pokok, juga dilakukan peningkatan kualitas jalur perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste sepanjang 180 Km atau dikenal dengan Ruas Sabuk Merah (Motaain-Motamasin). Jalur perbatasan Kabupaten Belu-Kabupaten Malaka tersebut juga kerap dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut komoditas perkebunan lokal seperti kayu putih, pohon kelor, dan jambu mente ( merdeka.com )

Post a Comment for "Perhatian Pemerintah Terhadap Warga Perbatasan dengan Pembangunan PLBN Senilai 1,03 Triliun"

Berlangganan via Email