Kader PDIP "Tampar" Jokowi Soal BPJS, Pengamat: Hanya Sandiwara

Ubedilah Badrun

BM News  – Sejumlah kader PDIP melontarkan kritik tajam kepada Presiden Jokowi terkait kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pasalnya, kebijakan itu dinilai sangat tidak pro rakyat dan wong cilik.

Kritik itu dilontarkan saat Jokowi dianggap sudah keluar dari jati diri partai berlambang kepala banteng hitam itu.

Kritik kader-kader PDIP yang ditujukan kepada Jokowi makin santer sejak wabah corona atau Covid-19.

Terbaru, kritik panas dan pedas dilontarkan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak kebijakan Jokowi menaikkan iuran BPJS di tengah wabah corona.

Akan tetapi, kritik kader-kader PDIP yang cukup tajam kepada Jokowi itu dianggap hanya kepura-puraan dan panggung politik semata.

Demikian disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun kepada RMOL, Jumat (15/5/2020).

Ia mengaku, belum sepenuhnya percaya sikap kades-kader PDIP yang menolak kenaikan premi asuransi plat merah itu.

Terlebih, sasaran kritik tersebut dialamatkan kepada Jokowi yang menjadi petugas partainya sendiri.

“Dalam konteks sikap itu saya belum percaya dengan sikap PDIP. Kalau partai penguasa itu cenderung ditempatkan sebagai gertak sambal saja. Ujung-ujungnya ya jadi stempel pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, ada sejumlah peristiwa yang bisa dijadikan acuan bahwa kritik kader PDIP kepada Jokowi itu hanya pura-pura saja dan dijadikan panggung politik.

“Buktinya anggota DPR dari fraksi berkuasa ini juga sering pura-pura kritis. Misalnya dalam kasus Perppu KPK, Perppu Corona, RUU Minerba,” ungkapnya.

Dalam sederet peristiwa itu, sejumlah anggota DPR dari parpol penguasa menunjukkan sikap kritisnya.

Akan tetapi, ujung-ujungnya, mereka pada akhirnya juga setuju untuk menjadikan Undang-Undang.

“Undang-Undang ini tidak pro rakyat, tidak pro wong cilik, tapi pro oligarki ekonomi,” bebernya.

Akan tetapi, hal ini malah dianggap Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) ini memberikan dampak negatif kepada partai penguasa.

Di mana masyarakat juga akan semakin tidak mempercayai parpol penguasa karena sudah banyak bukti yang dipertontonkan.

“Bahwa mereka hanya melakukan dramaturgi politik. Panggung depan dan panggung belakang politik mereka terlalu vulgar perbedaannya,” terangnya.

“Di publik beberapa anggota DPR-nya disuruh kritis, tetapi di belakang panggung publik ujungnya terbukti menyetujui menjadi Undang- undang. Menyetujui kebijakan Presidennya,” pungkas Ubedilah. (psid)

Post a Comment for "Kader PDIP "Tampar" Jokowi Soal BPJS, Pengamat: Hanya Sandiwara"

Berlangganan via Email