Pemerintah Diharapkan Tegas Untuk Larang Mudik, Bukan Himbauan Saja!

Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menuntut adanya keseriusan pemerintah soal larangan mudik. Hal ini berkaitan dengan keamanan masyarakat meskiun kebijakan ini menimbulkan pro kontra. Semua orang sudah tau bahwa tradisi mudik adalah kebiasaan masyarakat saat lebaran tiba.

sumber : superadventure.co.id
Situasi tahun ini tentunya berbeda dari tahun sebelunya. Majelis ulama Indonesia dalam hal ini pemegang kekuasaan memberikan fatwa di Indonesia telah mengharamkan aktivitas mudik di tahun ini.

Sejumlah daerah juga mulai menutup kawasan untuk meminimalkan penyebaran virus Corona. Bahkan sejumlah kabupaten dan kota telah siaga melakukan pemantauan terhadap arus mudik dan menyiapkan likasi karantina khusus bagi pemudik.

Hal ini karena kekhawatiran tinggi tentang penyebaran virus ini apalagi tenaga medis dan peralatan yang ada di rumah sakit di daerah tak sanggup melayani pasien virus Croona. 

Daerah beralasan kesulitan untuk menjaga jumlah makanan di tengah guncangan ekonomi dan krisis pekerjaan ketika tersebarnya virus Covid-19 seperti saat ini.

Namun sayangnya, pemerintah tak secara tegas melarang pemudik untuk balik kampung.

Hal itu sampai hari ini ditunjukkan hanya melalui himbauan saja bukan aturan tertulis. Akibatnya banyak warga ibukota yang sudah tak punya pekerjaan memilih untuk pulang kampung.

Dari data Kemenhub jelas terlihat bahwa data perantau di DKI Jakarta yang mudik adalah sekitar 56%. Artinya angka tersebut cukup tinggi di tengah penyebaran virus Corona yang cukup merasahkan ini.

Pemerintah beralasan alasan ekonomi membuat pemerintah tak tegas melarang warga Jabodetabek mudik.

"Pemerintah khawatir enggak akan ada lompatan ekonomi ke daerah saat lebaran. Ini justru menjadi bentuk lari dari tanggung jawab pemerintah," kata Tulus. 

"Kalau epincentrum berpindah, tenaga medis tidak mampu menangani, kemudian petani terkena bagaimana? Padahal, mereka garda terdepan kebutuhan pangan. Ini berbahaya sekali," dia menambahkan. 

"Pemerintah harus tegas, melarang mudik lebaran karena aspek keamanan masyarakat tidak boleh dikompromikan dengan faktor ekonomi jangka pendek. Pemerintah terlalu banyak komprominya, mitigasi ekonomi lebih dominan dibanding dengan safety-nya. Lagipula, itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Saya juga khawatir ada konflik horisontal masyarakat, tidak dterima karena takut terinfeksi," ujar Tulus.

(sumber : detik.com)

Post a Comment for "Pemerintah Diharapkan Tegas Untuk Larang Mudik, Bukan Himbauan Saja!"

Berlangganan via Email